Wagub Pimpin Musrenbang
Kota Sorong - Wakil Gubernur Ahmad Nausrau, S. Pd.I., MM pimpin Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2027.
Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Rylich Panorama pada Kamis, (30/04//2026) dengan mengusung tema "Pembangunan dan Pengembangan Kota Cluster dalam Provinsi Berbasis Wisata dan UMKM melalui Optimalisasi Otonomi Khusus".Bertujuan merumuskan berbagai perencanaan pembangunan Papua Barat Daya untuk tahun 2027.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Pj Sekda, Staf ahli, para Asisten, Ketua DPR PBD, Ketua MRP PBD, Pimpinan OPD, Forkopimda PBD, Kepala BPKP PKD, Kepala BPS Ppua Barat dan Papua Barat Daya, anggota BP3OKP, Stafsus Mendagri Bidang pemerintahan desa dan pembangunan perbatasan, Direktur Regional wilayah 3 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bapperida PBD, Ketua Tim Penggerak PKK PBD, Ketua Persatuan Darmawanita PBD, Para rektor dan pimpinan Perguruan tinggi Tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, mitra pembangunan, serta Tim pemekaran, percepatan, deklarator, dan presidium Papua Barat Daya.
Dalam sambutannya Wagub menyampaikan bahwa Musrenbang ini memiliki arti yang penting dan amat strategis karena forum inilah yang menjadi tonggak sejarah dalam menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan apa yang menjadi kebutuhan Masyarakat Papua Barat Daya.
Lebih lanjut Wagub menjelaskan bahwa pelaksanaan Musrembang hari ini untuk memastikan dan menjamin arah kebijakan pembangunan yang inklusif, partisipatif dan berkelanjutan.
"Musrenbang tahun ini juga memiliki makna yang strategis, tidak hanya menjadi forum perencanaan pembangunan daerah secara umum tapi harus integrasi dengan musrenbang Otonomi khusus Papua Barat Daya". Ujar Wagub
Menurutnya Otonomi khusus Dimaksudkan untuk percepatan pembangunan daerah Papua sehingga tidak terjadi disparitas yang terlalu jauh dengan Provinsi di luar tanah Papua. Sehingga pemerintah memberikan Otonomi khusus untuk percepatan pembangunan Papua Barat Daya melalui Rencana induk pembangunan Papua.