SORONG – Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Papua Barat Daya, Yonas Tota, SE., MM, dan ASN Bidang Statistik menghadiri kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Pengelolaan Sumber Daya Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah Berdasarkan Analisis Kebutuhan Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Maybrat melalui Dinas Statistik dan Persandian bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang berlangsung di M Kriad Hotel Sorong pada Selasa (10/11/2026).

FGD dibuka secara resmi oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Maybrat, Engelbertus Turot, S.P., M.Si.

Dalam sambutannya, Engelbertus menegaskan bahwa pengelolaan statistik dan persandian tidak hanya berkaitan dengan penyajian angka dan data, tetapi juga menyangkut aspek penting dalam menjaga keamanan informasi serta melindungi data milik pemerintah daerah.

 

Menurutnya, penguatan sumber daya manusia di bidang persandian menjadi kebutuhan mendesak, mengingat keterbatasan tenaga sandiman di wilayah Provinsi Papua Barat Daya.

Ia berharap Dinas terkait dapat mendorong peningkatan kompetensi aparatur sipil negara (ASN), sehingga Kabupaten Maybrat setidaknya memiliki satu orang tenaga sandiman yang kompeten untuk mengoordinasikan dan mengelola keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah.

"Keberadaan tenaga sandiman sangat penting untuk mendukung pengelolaan dan pengamanan data pemerintah daerah. Karena itu, peningkatan kapasitas ASN di bidang persandian perlu menjadi perhatian bersama," ujarnya.

 

Kegiatan FGD ini mengangkat tema “Pengelolaan Sumber Daya Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah Berdasarkan Analisis Kebutuhan Daerah.”

Forum ini menjadi ruang diskusi dan koordinasi antarpemerintah daerah untuk mengidentifikasi kebutuhan, merumuskan langkah strategis, serta memperkuat tata kelola sumber daya informasi dan persandian guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, aman, dan terintegrasi.

Dalam kegiatan tersebut, Badan Siber dan Sandi Negara melalui Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah melalui Zoom turut memberikan pemaparan mengenai regulasi keamanan siber dan persandian di lingkungan pemerintah daerah.

 

Materi yang disampaikan mencakup prinsip-prinsip keamanan informasi, potensi kebocoran data pribadi, penyalahgunaan data pribadi, Manajemen Aset TIK pondasi keamanan Pemerintah serta ancaman kejahatan siber seperti phishing yang perlu diantisipasi oleh setiap instansi pemerintah.

Peserta kegiatan ini terdiri atas ASN Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Papua Barat Daya bidang statistik, serta ASN Dinas Statistik dan Persandian Kabupaten Maybrat.

Keikutsertaan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam forum ini merupakan bentuk komitmen untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi bersama pemerintah kabupaten dalam meningkatkan tata kelola informasi, statistik, serta keamanan informasi di lingkungan pemerintahan daerah.

Melalui kegiatan ini, dapat terbangun kesamaan pemahaman, peningkatan kapasitas aparatur, serta komitmen bersama dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya informasi dan persandian yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah.

 

Diskominfo, Statistik dan Persandian Provinsi Papua Barat Daya Bersinergi, Berkolaborasi, Membangun Papua Barat Daya