Gubernur Papua Barat Daya Resmikan Kelembagaan Perangkat Daerah, Dorong Birokrasi yang Profesional dan Akuntabel
Gubernur Papua Barat Daya Resmikan Kelembagaan Perangkat Daerah, Dorong Birokrasi yang Profesional dan Akuntabel
Yeheskiel | 21 Nov, 2026 | 9X Dilihat
Gubernur Papua Barat Daya Resmikan Kelembagaan Perangkat Daerah, Dorong Birokrasi yang Profesional dan Akuntabel
SORONG – Gubernur Provinsi Papua Barat Daya meresmikan kelembagaan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya sebagai langkah strategis dalam membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, profesional, dan akuntabel.
Peresmian tersebut berlangsung di Ruang Rapat Lantai III Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Jumat (20/11/2026), dan dihadiri Wakil Gubernur, Staf Ahli Gubernur, para Asisten, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa penataan kelembagaan pemerintahan bukan sekadar perubahan struktur organisasi, melainkan juga menyangkut pembagian tugas, fungsi, kewenangan, serta tanggung jawab masing-masing perangkat daerah.
Menurutnya, penataan kelembagaan tersebut harus mampu mendorong peningkatan kinerja birokrasi sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Gubernur juga menekankan bahwa perubahan kelembagaan harus diikuti dengan perubahan pola pikir (mindset), budaya kerja, serta semangat pengabdian seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN).
Ia mengingatkan agar perubahan struktur organisasi tidak hanya sebatas pergantian nama dan jabatan, tetapi harus memberikan dampak nyata terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
"Jangan sampai perubahan struktur hanya menjadi perubahan nama dan jabatan, tetapi tidak membawa perubahan nyata dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat," tegas Gubernur.
Lebih lanjut, Gubernur berharap momentum peresmian kelembagaan perangkat daerah ini menjadi titik awal untuk memperkuat komitmen seluruh jajaran pemerintahan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional, efektif, serta berorientasi pada hasil.




