Pemprov Papua Barat Daya dan Bank Papua Tandatangani Kerja Sama SP2D Online dan KKPD, Perkuat Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Pemprov Papua Barat Daya dan Bank Papua Tandatangani Kerja Sama SP2D Online dan KKPD, Perkuat Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Admin Diskominfo | 07 Aug, 2026 | 12X Dilihat

Kota Sorong – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama PT. Bank Pembangunan Daerah Papua resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang implementasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Penandatanganan berlangsung di Hotel Vega Prime, Kota Sorong, Jumat (7/8/2026).

Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan sosialisasi dan bimbingan teknis (Bimtek) percepatan implementasi SP2D Online di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Kegiatan diikuti oleh para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta bendahara di lingkungan Pemprov Papua Barat Daya.

Dalam sambutannya, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, S.Sos menegaskan bahwa penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) merupakan bagian dari upaya pembenahan manajemen kas pemerintah daerah guna mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih modern, aman, dan efisien.

Menurutnya, penggunaan KKPD memberikan alternatif pembayaran bagi OPD dalam memenuhi kebutuhan belanja daerah tanpa mengharuskan bendahara menyimpan atau membawa uang tunai dalam jumlah besar. Selain meningkatkan keamanan transaksi, sistem ini juga mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

"Melalui KKPD, setiap transaksi tercatat secara elektronik sehingga lebih mudah ditelusuri, dikoordinasikan, diperiksa, dan dipertanggungjawabkan," ujar Gubernur.

Setiap Rekam jejak transaksi akan membantu pimpinan OPD dan Aparat pengawasan memastikan bahwa belaja dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, peruntukan dan pagu anggaran.jelas Gubernur.

Implementasi SP2D Online dan KKPD ini diharapkan dapat mempercepat proses transaksi keuangan daerah, meningkatkan efisiensi pelayanan, serta mendukung percepatan transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan di Provinsi Papua Barat Daya.

Share: